Oleh : Dede, S.IP – Ketua Pansus LKPJ Walikota 2025
Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada 2025 terlihat kuat di atas kertas. Realisasi anggaran mencapai 95,46 % dan capaian fisik menyentuh 100 %. Namun, data LKPJ menunjukkan dua persoalan mendasar yang belum tertangani dengan baik, yakni belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dan masih banyaknya penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi optimal.
Sejumlah capaian patut diapresiasi. Program penerangan jalan umum berjalan dengan tingkat realisasi tinggi. Pembayaran listrik PJU mencapai 99,42 % dan pemeliharaan terealisasi 99,71 % dengan output 983 unit. Program lalu lintas dan angkutan jalan juga menunjukkan kinerja keuangan di atas 95 %. Ini menunjukkan bahwa dari sisi pelaksanaan, program berjalan relatif efektif.
Namun, capaian tersebut belum sejalan dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp.2 miliar hanya terealisasi Rp.1,42 miliar atau 71,38 %. Terdapat kekurangan sekitar Rp.572 juta yang tidak masuk ke kas daerah. Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan parkir belum berjalan optimal.
Masalah ini bukan tanpa sebab. LKPJ mencatat keterbatasan sumber daya di UPTD parkir, masih adanya juru parkir yang belum terdaftar, serta keterlibatan pihak informal yang memicu kebocoran pendapatan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan di lapangan. Tanpa perbaikan sistem, potensi PAD akan terus hilang setiap tahun.
Di sisi lain, persoalan PJU juga perlu mendapat perhatian serius. Saat ini tersedia 11.961 titik PJU, sementara kebutuhan ideal mencapai 14.000 titik. Selain itu, sekitar 1.304 titik mengalami kerusakan setiap tahun. Artinya, masih banyak ruas jalan yang belum terang secara memadai.
Masalah PJU tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas pengelolaan. Banyak lampu masih menggunakan teknologi konvensional yang boros energi. Data PJU belum akurat. Sistem meterisasi belum berjalan optimal. Akibatnya, beban listrik tinggi, sementara efektivitas layanan rendah. Dalam kondisi ini, anggaran yang besar belum sepenuhnya menghasilkan layanan yang andal.
Dalam perspektif manajemen kinerja, capaian fisik tidak cukup. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap program menghasilkan dampak nyata. PAD harus meningkat. Jalan harus lebih terang. Lalu lintas harus lebih tertib. Ketika indikator seperti PAD dan kualitas layanan belum tercapai, maka evaluasi harus dilakukan secara serius.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD perlu menegaskan beberapa langkah prioritas. Pertama, optimalisasi PAD parkir melalui digitalisasi sistem dan penertiban juru parkir. Kedua, perbaikan menyeluruh sistem PJU melalui penyusunan database yang akurat, peningkatan anggaran pemeliharaan, dan percepatan penggunaan lampu LED. Ketiga, penajaman perencanaan program berbasis data agar belanja daerah tepat sasaran.
Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menunjukkan fondasi yang cukup baik. Namun, pekerjaan rumah masih besar. PAD belum optimal. PJU belum andal. Ke depan, fokus harus bergeser dari sekadar realisasi anggaran menuju hasil yang dirasakan masyarakat. Di situlah ukuran keberhasilan sesungguhnya.
